Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Judul Tentang Berkas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik

Lihat
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Lihat
Perki No 1 Tahun 2010
Standar Layanan InformasiI Publik 
Lihat
Perki No 1 Tahun 2013
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 
Lihat
Perki No 1 Tahun 2017
Pengklasifikasian Informasi Publik
 
Lihat
PP No 61 Tahun 2010
Standar Layanan Informasi Publik 
Lihat
Perki No 1 Tahun 2014

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Pemilu

Lihat
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Lihat
SOP Pelayanan Informasi Lihat
SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan Lihat
SOP Penanganan Keberatan Informasi Lihat
SOP Penanganan Keberatan Informasi Kepemiluan Lihat
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Lihat
SOP Klasifikasi Informasi Lihat
SOP Uji Konsekuensi Lihat
SOP Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi Lihat
Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Lihat
SK PPID Lihat
Penetapan PPID Bawaslu tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan Lihat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik

Lihat
Perki No 1 Tahun 2010

Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Lihat
Perki No 1 Tahun 2013

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Lihat
Perki No 1 Tahun 2014

Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Lihat
Perki No 1 Tahun 2017

Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

Lihat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik

Lihat
Undang-Undang No 43 Tahun 2009

Tentang Kearsipan

Lihat
PP No 61 Tahun 2010

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lihat
PP No 28 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Lihat
PP No 96 Tahun 2012

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Lihat
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Lihat

Halaman-halaman