- Beranda
- Profil PPID
- Regulasi
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Mahkamah Agung
- Peraturan Komisi Informasi
- PerKI No. 1 Tahun 2010 (Standar Layanan Informasi Publik)
- PerKI No. 1 Tahun 2013 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)
- PerKI No. 1 Tahun 2017 (Pengklasifikasian Informasi Publik)
- PerKI No. 1 Tahun 2019 (Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan)
- Peraturan Menteri
- Perbawaslu
- Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 (Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu)
- Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 (Jadwal Retensi Arsip di Bawaslu)
- Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2015 (Pola Klasifikasi Arsip di Bawaslu)
- Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota)
- Rancangan Perbawaslu
- Penetapan PPID Bawaslu
- SOP
- SOP Keberatan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI
- SOP Klasifikasi Informasi
- SOP Pelayanan Informasi
- SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI
- SOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasi
- SOP Penanganan Keberatan
- SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi
- SOP Uji Konsekuensi
- Surat Edaran
- Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu Provinsi
- Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
- Surat Edaran Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi
- Surat Edaran Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Informasi Publik
- Standar Layanan
- Layanan Informasi
- Agenda PPID
- Galeri
- FAQ
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Berkas:
Jalan MH Thamrin
(021) 3905889
