Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo – Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Ferdy Rus Modanggu bersama bagian HP3S telah melakukan supervisi kesiapan penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato, Senin sampai Selasa (20-21/11/2023).

Ferdy Rus Modanggu menjelaskan kunci dalam penanganan pelanggaran administratif pada tahapan logistik. “Pertama, identifikasi potensi pelanggaran dengan mengenali kelalaian dalam pengelolaan dokumen atau pelanggaran prosedur pengiriman,” ujar Ferdy.

Selanjutnya, Ferdy menegaskan, “Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pengawasan selama melakukan pengawasan Tahapan Distribusi Logistik. Agar apabila ditemui dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan saran perbaikan sebelum ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.”

“Pesannya, potensi pelanggaran tidak hanya ditemui melalui Hasil Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, melainkan juga dari Laporan masyarakat,” kata Ferdy. Olehnya, ia mengingatkan kepada Jajaran Pengawas Pemilu agar selalu siap menerima laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pemilu pada saat jam kerja.

Ferdy juga menyampaikan laporan hasil dari Kasubag HP3S Bawaslu Kabupaten Gorontalo, bahwa sampai dengan hari ini belum ada Temuan atau Laporan Dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan distribusi logistik. Lalu di Bawaslu Kabupaten Pohuwato Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Munawar, menambahkan, “Pelanggaran logistik sampai saat ini belum ada, tapi kami tetap siap dengan hal-hal yang berpotensi pelanggaran, tidak terkecuali pada tahapan pendistribusian logistik yang sementara berjalan.”

Ferdy Rus Modanggu menekankan pentingnya memastikan bahwa kerja Pengawasan harus dilakukan dengan cermat untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. “Kami berharap Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan adil,” tambahnya. Ferdy menegaskan, “Kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu sangat penting, dan itulah yang akan kami upayakan.”