Banjarmasin, Bawaslu Kalsel – Kesiapan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam kesuksesan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu tahun 2025. Di tengah tuntutan efisiensi dan keterbatasan sumber daya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa esensi Monev tetap harus dijaga agar proses berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Rabu (11/06/2025).

Dalam kegiatan sosialisasi Monev KIP 2025 yang digelar secara daring Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Bawaslu RI, Henry Dwi Prastowo menegaskan pentingnya menjaga substansi Monev meski berada dalam kondisi terbatas.

“Walau dengan berbagai keterbatasan, esensi dari Monev KIP tidak boleh dikurangi. Kita tetap harus menjamin bahwa keterbukaan informasi publik berjalan sesuai amanat undang-undang dan kebutuhan publik,” tegas Henry.

Dalam paparan sosialisasi Monev KIP dijelaskan Pelaksanaan Monev tahun ini menggunakan tiga metode utama: Self Assessment Questionnaire (SAQ), uji akses informasi publik, dan wawancara. SAQ memiliki bobot penilaian terbesar, yakni 90%, karena berperan penting dalam mengukur kesiapan sarana-prasarana serta komitmen pelayanan KIP. SAQ terdiri dari 35 pertanyaan yang harus dijawab melalui aplikasi dengan melampirkan dokumen atau tautan bukti dukung.

Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI, M. Sitoh Anang juga menyoroti pentingnya kepedulian terhadap kondisi riil di daerah, terutama bagi wilayah yang menghadapi tantangan teknis.

"Di tengah efisiensi yang dibutuhkan, kita tidak boleh mengabaikan kualitas. Kepedulian terhadap situasi ini justru menjadi kunci agar pelaksanaan tetap optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa daerah masih menghadapi tantangan seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sementara itu, Divisi Data dan Informasi (Datin) menjalankan peran ganda sebagai pengawas sekaligus pendamping teknis dalam proses pengisian dan pelaporan Monev.

Meski begitu, Bawaslu tetap optimis bahwa Monev KIP 2025 dapat berjalan maksimal dengan dukungan kesiapan daerah. Kapusdatin menekankan bahwa Monev kali ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan publik dan mengukur kinerja keterbukaan informasi secara nasional. Dengan menyeimbangkan efisiensi dan kualitas, Bawaslu berkomitmen memperkuat integritas layanan informasi publik menjelang Pemilu 2029.