Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, melakukan peninjauan langsung terkait kesiapan penanganan pelanggaran administrasi dalam pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024. Dalam kunjungannya pada Senin sampai Selasa (20-21/11/2023), John menyoroti pentingnya memperketat pengawasan pada tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik.

John menegaskan, “Perketat dalam melakukan pencegahan logistik baik itu perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian. Pastikan lagi bahwa logistik yang tiba sesuai dengan kebutuhan yang ada karena di situlah akan terjadi potensi pelanggaran administrasi.” Dalam upayanya memastikan kelancaran proses pemilu, John menekankan bahwa langkah awal yang tepat dalam pengelolaan logistik akan mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran administrasi.

Dalam pertemuan tersebut, John juga menyampaikan pentingnya transparansi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. “Bawaslu Kabupaten harus memastikan agar KPU transparan dalam memberikan data. Data yang ada akan dijadikan pembanding dengan logistik riil yang ada di lapangan,” ungkap John. Transparansi ini dianggap sebagai langkah kunci untuk menghindari ketidaksesuaian antara data perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, John menyoroti aspek dokumentasi dan pelaporan pengawasan. “Bawaslu harus melengkapi dokumentasi setiap pengawasan dan juga menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara rinci dan detail. Ini bertujuan untuk menjaga kesiapan Bawaslu menghadapi potensi pelanggaran dengan memiliki segala data pembanding yang diperlukan,” jelas John. Dengan demikian, Bawaslu dapat bersiap menghadapi setiap potensi pelanggaran dengan langkah-langkah yang terukur dan terperinci.